Tebingtinggi, Sosioinfo.Com-Proyek pengaspalan jalan di Kota Tebingtinggi kembali menuai sorotan publik. Kali ini, pekerjaan proyek yang dilaksanakan di Jalan Ikhlas, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan ,diduga dikerjakan asal jadi tanpa memperhatikan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Akibat lemahnya pengawasan dari instansi terkait, masyarakat pun menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara kontraktor diduga justru meraup keuntungan besar dari proyek yang menelan biaya hampir Rp 1 miliar tersebut.
Dari hasil pantauan tim media di lapangan, pekerjaan yang dilakukan oleh CV. ZHASYAM BERKAH ABADI tampak jauh dari standar kualitas yang seharusnya. Pinggiran aspal hotmix yang telah dilalui kendaraan terlihat mudah terkelupas dan bahkan dapat dikupas dengan tangan.
Kondisi tersebut mengindikasikan adanya masalah pada kualitas campuran aspal, pemadatan, serta suhu penghamparan yang tidak sesuai ketentuan teknis. Faktor suhu yang tidak tepat saat penghamparan dapat menyebabkan lemahnya ikatan antara agregat dan aspal, sehingga aspal menjadi cepat rusak
Proyek yang berjudul “Pekerjaan Pemeliharaan Berkala di Jalan Ikhlas” ini menggunakan dana DBH Sawit dengan nilai kontrak Rp 997.021.866,00 dan memiliki masa kerja 70 hari kalender.
Namun, hasil di lapangan menunjukkan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan. Berdasarkan pengamatan pada 22 Oktober 2025 dan 9 November 2025. Pekerjaan tampak dikerjakan dengan waktu yang sangat singkat, serta ada dugaan kuat adanya “mark-up” harga dan manipulasi volume pekerjaan.
Seorang warga sekitar yang enggan disebut namanya, berinisial H, mengungkapkan kepada awak media bahwa proses pengerjaan proyek ini tidak transparan. “Awalnya hanya dilakukan pengerasan beberapa meter selama dua hari kerja, lalu dibiarkan sekitar seminggu. Setelah itu baru dilakukan pengaspalan sekitar tiga hari saja. Panjang jalan yang dikerjakan paling sekitar 600 meter,” ujarnya dengan nada heran.
H juga menambahkan bahwa proyek tersebut patut diduga memiliki unsur “kong kalikong” antara pihak kontraktor dan oknum di Dinas PUPR Tebingtinggi. Menurutnya, papan proyek yang terpasang tidak mencantumkan volume pekerjaan ataupun rincian panjang dan lebar jalan yang diaspal. “Kalau kita lihat dari volume dan dana hampir satu miliar, kontraktornya pasti untung besar,” katanya dengan nada sinis.
Warga tersebut bahkan mencoba memperkirakan hitungan kasarnya. “Lebarnya cuma sekitar tiga meter, panjangnya enam ratus meter, tebalnya lima senti. Kalau dikalikan, enggak sebanding dengan nilai proyeknya. Coba aja cari tahu sendiri berapa harga per kubik aspal hotmix,” tambahnya sambil tertawa kecil. Ucapan warga itu mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transparansi penggunaan anggaran publik.
Sementara itu, tim media mencoba konfirmasi langsung kesalah satu pengawas pekerjaan proyek PUPR kota tebing tinggi ,ia mengatakan bukan dalam pengawasan saya bang, saya juga tidak tahu siapa pengawas nya untuk perbaikan jalan yang berada di jalan ihklas , ucapnya kepada media melalui whatsapp.
kemudian ,pihak media konfirmasi langsung kepada kabid pengaspalan PUPR kota Tebing tinggi inisial “R”menanyakan proyek pengaspalan tersebut melalui chat whatsapp, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali alias bungkam, dan awak mediapun mencoba mendatanginya kantor dan ruangan kabid PUPR Tebingtinggi, bertanya kepada beberapa pekerja di dalam kantor PUPR Tebingtinggi,jawab dari mereka tidak tahu dan simpang siur semua jawabannya,seakan- akan menghindar dari konfirmasi awak media,diduga ada yang di tutup tutupi dari tim media.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PUPR Kota Tebingtinggi belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan kejanggalan proyek tersebut. Namun, sejumlah pihak berharap agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek sejenis yang menggunakan dana publik, terutama yang bersumber dari DBH Sawit.
Selama ini, proyek-proyek infrastruktur di Tebingtinggi kerap tidak menampilkan rincian volume pekerjaan pada papan proyek, hanya mencantumkan nilai anggaran. Kondisi ini membuat masyarakat semakin curiga adanya praktik penyimpangan.
Masyarakat kini berharap agar aparat penegak hukum (APH) turut turun tangan mengusut indikasi korupsi dalam proyek tersebut. Transparansi, pengawasan ketat, dan tanggung jawab dari pihak terkait menjadi kunci agar rakyat tidak lagi menjadi korban proyek asal jadi yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
