Garut, sosioinfo.com || Anggaran Dana Bantuan Operasional Satuan (BOSP) yang di terima lembaga pendidikan (sekolah) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Penerapan dana BOS terbagi menjadi beberapa komponen, dalam pengelolaan maupun pengalokasian nya harus sesuai dengan juklak juknis yang ditetapkan dalam Permendikbud nomor 63 Tahun 2023.
Kendati ketetapan aturan penerapan dana Bos telah menjadi ketentuan, namun tidak sedikit Sekolah yang langgar ketentuan tersebut dengan berbagai alasan.
Seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri ( SDN) 1 Purbayani yang berlokasi di kecamatan Caringin, kabupaten Garut ,provinsi Jawa barat ,di tahun 2024 tercatat dalam Dapodik miliki jumlah peserta didik 359 orang.
Setara dengan anggaran Dana BOSP yang di terima pada tahun anggaran tersebut senilai Rp 329.400.000.
Namun ada yang ganjil penerapannya, dalam komponen pembayaran gajih honor yang cenderung bengkak. Dinilai tidak sinkron dengan jumlah tenaga honorer.
Diketahui tercatat untuk pembayaran gajih honor pada tahun 2024, senilai Rp. 78.000.000,- yang terbagi dua tahap pencairan.
Padahal diketahui dalam data base Dapodik, Sekolah tersebut tidak memiliki tercatat miliki tenaga honorer.
Kecurigaan adanya dugaan penyimpangan dalam penerapan dana Bos, awak media mendatangi SDN 1 Purbayani. Selasa ( 21-05-2025) untuk meminta penjelasan kepada pihak Sekolah.
Berhasil terkonfirmasi di ruang kerjanya Kepala Sekolah, Asep Setiawan. Memberikan jawaban atas hal yang menjadi kecurigaan. Asep menyebut penggunaan Bos telah sesuai dan diperiksa.
” Penggunaan dana BOS, sebelum di Alokasikan, sudah diketahui olah Dinas. Kemudian setelah adanya validasi oleh dinas, sekolah merealisasikannya ” ungkap Asep.
Penjelasan yang diungkapkan Asep sebagai pengguna anggaran Bos SDN1 Purbayani terkesan normatif. Padahal dalam Arkas yang dilaporkannya jelas terdapat pembayaran honor yang besar, sementara tidak ada tenaga honorer terdata dalam Dapodik.
*** Soleh Sunjaya
Pembayaran Honor di SDN 1 Purbayani Garut Bengkak Tanpa Tenaga Honorer?
